“Gila-Gilaan” Membangun
Gila, kurang waras, stress selalu identik dengan sikap manusia yang sudah tidak benar dan penuh dengan tingkah yang tidak karuan, namun gila kali ini berbeda dengan gila-gila seperti biasanya. Tapi, gila yang ini beda, karena gila yang ini membawa nikmat, membawa perubahan dan membawa kesejahteraan. Itulah “gila” yang kini sedang dilakukan Kabupaten Keerom yaitu gila-gilaan membangun.
Lihat saja berbagai program yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Keerom dibawah kepemimpinan Bupati Yusuf Wally, SE.MM dan Wakilnya Muh. Markum, SH. Sejumlah program yang pasti tidak pernah terbesit oleh pemimpin siapapun, sejumlah visi dan misi yang tidak pernah terlihat oleh siapapun dan metode pembangunan yang tidak pernah terpikirkan, kini ada dan mulai dilakukan di Kabupaten Keerom.
Contoh saja di APBD tahun 2011 ini Pemerintah Kabupaten Keerom menganggarkan program kebijakan bantuan keuangan kampung yang nilainya sangat fantastis 1 Milyar setiap kampung. Selama ini, kebanyakan daerah untuk memulai pembangunan dari kampung, menurunkan program yang disebut dana pemberdayaan kampung yang nilainya hanya beberapa ratus juta saja, atau seperti provinsi yang menurunkan 100 juta perkampung melalui program Respeknya. Tapi Keerom berani 1 Milyar setiap kampung yang diyakini sebuah pencetusan dan pelaksanaan program yang pertama kali di Indonesia, bahkan jika memang disurvey bisa dikatakan pertama kali didunia yang pernah dilakukan oleh sebuah pemerintahan daerah.
“Kalau memimpin hanya biasa-biasa saja ya… daerahnya juga biasa-biasa saja. Jadi sebagai pemimpin harus gila-gilaan (berani) tapi tetap terkontrol,” ungkap Bupati Keerom Yusuf Wally, SE.MM.
Sebenarnya konsep memberikan dana 1 Milyar kepada setiap kampung kata Wally telah dipikirkan sejak lama sebelum menjadi calon Bupati sewaktu Pemilukada kemarin. Itu diperoleh melalui beberapa kunjungannya ke daerah-daerah dan melihat langsung berbagai perkembangan disana. Dimana keterbelakangan masyarakat dikampung, ditunjang dengan program Rencana Strategi Kampung (Respek) mulai menampakkan perbedaan. Sehingga ia merasa sudah semestinya masyarakat kampung dipercaya mengelola anggaran yang lebih besar.
“Hasil audit BPK saja menyatakan pengelolaan uang dikampung lebih baik dari pada dipemerintahan, kenapa tidak kita berikan kepercayaan yang lebih besar kepada mereka,” tuturnya.
Memang pemberian bantuan keuangan kampung 1 Milyar diakui tidak semulus yang dibayangkan oleh orang lain, dimana terjadi pesimistis berbagai pihak bahwa program tersebut akan gagal total dan terlebih lagi ada yang menilai Pemkab Keerom hanya membodohi masyarakat dengan memberikan uang sebesar itu. Namun kesemua itu bagi Yusuf Wally sebuah masukan yang baik dan patut diperhatikan, tapi jika dilihat dari dasar penyelenggaraannya, ia yakin program tersebut dapat berjalan dengan baik.
Karena dana 1 milyar tersebut akan dikelola langsung oleh masyarakat. Dimana masyarakat dan aparat kampung akan berembuk menentukan program apa yang akan dilaksanakan dengan uang sebesar itu. Begitu juga dengan pelaksanaannya akan dilakukan sendiri oleh masyarakat sehingga ada nilai plus didalamnya. Kampung terbangun dan masyarakat bisa bekerja.
“Selama ini membangun dikampung harus selalu dengan proyek, biarkan mereka berkembang jadikan swadaya (swakelola) sehingga semuanya berkembang,” papar mantan Direktur PD Irian Bhakti ini.
Sedangkan untuk mencegah berbagai persoalan nonteknis diluar dari petunjuk penggunaan dana tersebut, Pemkab Keerom menerjunkan pengawas pendamping ke setiap-setiap kampung. Selain itu ada juga keterlibatan sejumlah organisasi seperti YPPK, GKII untuk memantau kemajuan dan pelaksanaan program andalan Kabupaten Keerom itu.
Dan dari untuk pencairan anggarannya pun sudah diatur sedemikian mungkin untuk menjaga kebenaran penggunaan uang. Dimana anggaran 1 Milyar itu akan dibagi empat tahap (pertriwulan) pencairan, dan untuk mencairkannya juga wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana dan melaporkan hasil yang telah dicapai dari penggunaan pencairan uang pada triwulan sebelumnya.
“Disini (Keerom) dalam adat ada istilah ko taruh uang dulu baru tong duduk bicara. Jadi kepala kampung harus terbuka berapa anggaran yang dicairkan kepada masyarakat baru bersama-sama menyusun program. Jadi keterbukaan itu tetap harus ada,” ulas Bupati.
Dengan program tersebut Bupati Yusuf Wally yang pernah menjabat Kepala Dinas Perekonomian Provinsi Papua ini yakin kedepan 61 kampung yang ada di Kabupaten Keerom dapat berkembang dengan baik dan sejahtera. “Tapi kami tetap membutuhkan masukan dan saran dari semua kalangan,” tutupnya.
Gila, kurang waras, stress selalu identik dengan sikap manusia yang sudah tidak benar dan penuh dengan tingkah yang tidak karuan, namun gila kali ini berbeda dengan gila-gila seperti biasanya. Tapi, gila yang ini beda, karena gila yang ini membawa nikmat, membawa perubahan dan membawa kesejahteraan. Itulah “gila” yang kini sedang dilakukan Kabupaten Keerom yaitu gila-gilaan membangun.
Lihat saja berbagai program yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Keerom dibawah kepemimpinan Bupati Yusuf Wally, SE.MM dan Wakilnya Muh. Markum, SH. Sejumlah program yang pasti tidak pernah terbesit oleh pemimpin siapapun, sejumlah visi dan misi yang tidak pernah terlihat oleh siapapun dan metode pembangunan yang tidak pernah terpikirkan, kini ada dan mulai dilakukan di Kabupaten Keerom.
Contoh saja di APBD tahun 2011 ini Pemerintah Kabupaten Keerom menganggarkan program kebijakan bantuan keuangan kampung yang nilainya sangat fantastis 1 Milyar setiap kampung. Selama ini, kebanyakan daerah untuk memulai pembangunan dari kampung, menurunkan program yang disebut dana pemberdayaan kampung yang nilainya hanya beberapa ratus juta saja, atau seperti provinsi yang menurunkan 100 juta perkampung melalui program Respeknya. Tapi Keerom berani 1 Milyar setiap kampung yang diyakini sebuah pencetusan dan pelaksanaan program yang pertama kali di Indonesia, bahkan jika memang disurvey bisa dikatakan pertama kali didunia yang pernah dilakukan oleh sebuah pemerintahan daerah.
“Kalau memimpin hanya biasa-biasa saja ya… daerahnya juga biasa-biasa saja. Jadi sebagai pemimpin harus gila-gilaan (berani) tapi tetap terkontrol,” ungkap Bupati Keerom Yusuf Wally, SE.MM.
Sebenarnya konsep memberikan dana 1 Milyar kepada setiap kampung kata Wally telah dipikirkan sejak lama sebelum menjadi calon Bupati sewaktu Pemilukada kemarin. Itu diperoleh melalui beberapa kunjungannya ke daerah-daerah dan melihat langsung berbagai perkembangan disana. Dimana keterbelakangan masyarakat dikampung, ditunjang dengan program Rencana Strategi Kampung (Respek) mulai menampakkan perbedaan. Sehingga ia merasa sudah semestinya masyarakat kampung dipercaya mengelola anggaran yang lebih besar.
“Hasil audit BPK saja menyatakan pengelolaan uang dikampung lebih baik dari pada dipemerintahan, kenapa tidak kita berikan kepercayaan yang lebih besar kepada mereka,” tuturnya.
Memang pemberian bantuan keuangan kampung 1 Milyar diakui tidak semulus yang dibayangkan oleh orang lain, dimana terjadi pesimistis berbagai pihak bahwa program tersebut akan gagal total dan terlebih lagi ada yang menilai Pemkab Keerom hanya membodohi masyarakat dengan memberikan uang sebesar itu. Namun kesemua itu bagi Yusuf Wally sebuah masukan yang baik dan patut diperhatikan, tapi jika dilihat dari dasar penyelenggaraannya, ia yakin program tersebut dapat berjalan dengan baik.
Karena dana 1 milyar tersebut akan dikelola langsung oleh masyarakat. Dimana masyarakat dan aparat kampung akan berembuk menentukan program apa yang akan dilaksanakan dengan uang sebesar itu. Begitu juga dengan pelaksanaannya akan dilakukan sendiri oleh masyarakat sehingga ada nilai plus didalamnya. Kampung terbangun dan masyarakat bisa bekerja.
“Selama ini membangun dikampung harus selalu dengan proyek, biarkan mereka berkembang jadikan swadaya (swakelola) sehingga semuanya berkembang,” papar mantan Direktur PD Irian Bhakti ini.
Sedangkan untuk mencegah berbagai persoalan nonteknis diluar dari petunjuk penggunaan dana tersebut, Pemkab Keerom menerjunkan pengawas pendamping ke setiap-setiap kampung. Selain itu ada juga keterlibatan sejumlah organisasi seperti YPPK, GKII untuk memantau kemajuan dan pelaksanaan program andalan Kabupaten Keerom itu.
Dan dari untuk pencairan anggarannya pun sudah diatur sedemikian mungkin untuk menjaga kebenaran penggunaan uang. Dimana anggaran 1 Milyar itu akan dibagi empat tahap (pertriwulan) pencairan, dan untuk mencairkannya juga wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana dan melaporkan hasil yang telah dicapai dari penggunaan pencairan uang pada triwulan sebelumnya.
“Disini (Keerom) dalam adat ada istilah ko taruh uang dulu baru tong duduk bicara. Jadi kepala kampung harus terbuka berapa anggaran yang dicairkan kepada masyarakat baru bersama-sama menyusun program. Jadi keterbukaan itu tetap harus ada,” ulas Bupati.
Dengan program tersebut Bupati Yusuf Wally yang pernah menjabat Kepala Dinas Perekonomian Provinsi Papua ini yakin kedepan 61 kampung yang ada di Kabupaten Keerom dapat berkembang dengan baik dan sejahtera. “Tapi kami tetap membutuhkan masukan dan saran dari semua kalangan,” tutupnya.
Tak Perlu Risau
Setiap program baru dan menggunakan anggaran besar tidak selamanya dapat diterima semua pihak dengan suka cita dan semangat membangun, namun terkadang ada pihak lain yang merasa pesimis akan hal itu. Begitu juga dengan progam alokasi bantuan keuangan untuk kampung Rp 1 Milyar setiap kampung yang merupakan progam unggulan Kabupaten Keerom. Dimana ada penilaian bahwa program itu tidak akan berhasil dan hanya akan membuat persoalan baru dikampung.
Lalu pertanyaannya sejauh mana kesiapan dan tahapan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Keerom untuk mensukseskan program tersebut? Berikut petikan wawancara dengan Bupati Kabupaten Keerom Yusuf Wally, SE.MM.
Masih banyak pihak meragukan progam 1 Milyar setiap kampung, bagaimana tanggaan Anda?
Keraguan itu dapat saya ibaratkan sebelum lahir sudah mati dalam kandungan, kita belum mulai tapi sudah ada yang merasa pesimis. Itu sah-sah saja karena memang belum terbukti, tapi perlu diketahui ini uang dan kebijakan daerah dan ini pertama di Republik Indonesia. Kita seharusnya bersyukur atas hal tersebut, ini adalah program yang mengangkat kesejaheraan masyaraat. Ini kebijakan yang sangat mendasar untuk merubah akar persoalan yang ada di kampung.
Saat ini aparatur kampung dinilai belum mampu melaksanakan program itu, bagaimana Anda mengantisipasinya?
Saya pikir kita sering bicara tentang itu dan kami sudah melakukan pengantisipasian dengan melakukan berbagai kegiatan, seperti bintek (bimbingan teknis) dan diklat (pendidikan kilat). Dan itu dilakukan sebelum kebijakan 1 Milyar setiap kampung dilaksanakan. Dan tahun ini kita juga akan lakukan bintek lagi.
Bagaimana soal tenaga pendamping?
Kita sudah punya tenaga pendamping dan mereka ada dibawah payung empat lembaga yang berkapasitas NGO dan dua lembaga gereja. Merekalah ujung tombak kita untuk suksesnya program ini. Dimana pendamping sekretariatnya ada di distrik dan mereka akan berkeliling disemua kampung untuk melaksanakan tugas.
Lalu bagaimana mengatur dan mengawasi alur penggunaan uang dikampung?
Kami sudah menyusun petunjuk teknisnya, dimana disana nanti aparat kampung maupun masyarakat dapat melihat dan mengikutinya. Dan kami berharap kepada tenaga pendamping untuk memberikan arahan maupun pendampingan. Soal pengawasannya tentu saja kami dilibatkan semua pihak dan terutama masyarakat.
Bagaimana Kekuatan hukumnya yang masih diragukan berbagai pihak ?
Sementara ini kami menggunakan Peraturan Bupati dan itu sudah dikonsultasikan ke Kementrian Hukum dan Ham dan Departeman Dalam Negeri di Jakarta. Dan sungguh luar biasa apresiasi yang mereka berikan atas program itu. Karena memang tidak ada yang menduga dengan jumlah APBD kita, kita mampu melakukan hal itu. Jadi pada dasarnya tidak ada masalah akan hal itu.
Apakah hal itu tidak menyalahi aturan?
Sudah saya katakan tadi kita sudah konsultasikan dan hasilnya luar biasa. Dan Perbub ini rencananya akan digunakan hingga 2013 lalu kita masuk dengan menggunakan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007. Kalau kita dari awal gunakan Permendagri tersebut, tidak bisa, karena membutuhkan waktu untuk mengurus berbagai persiapannya, selain itu ada juga pasal-pasal yang menyebutkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh kampung. Jadi dengan Perbub ini kampung disiapkan hingga bisa memenuhi tuntutan Permendagri itu.
Apakah program ini tidak akan tumpang tindih dengan program SKPD?
Tidak. Saya jamin tidak akan ada program tumpang tindih antara SKPD maupun program apapun yang akan dilakukan kampung melalui dana satu milyar itu. Karena sekarang system yang digunakan adalah system matrix.
Tinggal berapa langkah lagi program ini sudah bisa diluncurkan?
Ada beberapa tahapan lagi yang akan dilakukan dan mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan baik. Soal waktunya saya belum bisa jawab karena akan ada beberapa rapat koordinasi lagi. Kami harapkan dukungan seluruh lapisan masyarakat Keerom.
