Pemerintahan

Melayani Dengan Hati, Indisipliner Siap Terima Sanksi

Mengoptimalkan perjalanan pembangunan daerah tidak hanya dibutuhkan program yang jitu, perencanaan yang tepat dan akurat maupun jumlah anggaran yang besar. Namun ada sisi lain yang menjadi penunjang yang sangat penting yaitu keberpihakan hati untuk bekerja dan melayani. Dan itu yang diharapkan Bupati Keerom Yusuf Wally, SE,MM dimiliki oleh seluruh jajaran pengawai negeri sipil, honor maupun tenaga kontrak dilingkungan Pemerintah Kabupaten Keerom hingga pemerintahan kampung.

Menurut Bupati Wally untuk mensukseskan pembangunan tidak hanya dapat ditopang oleh satu atau dua factor saja melainkan perlu mendapat dukungan dari semua factor yang berada didalam pembangunan itu sendiri. Dicontohkan, semisalnya membangun jalan, tidak akan berhasil jika instansi terkait tidak becus melaksanakan tugas atau kontraktor yang mengerjakannya tidak jujur.

“Kita semua yang ada didaerah ini saling berkaitan satu dengan yang lain, termasuk dengan pembangunan. Hasilnya tidak akan maksimal jika ada pihak atau factor yang terlupakan,” ujarnya saat ditemui dikediamannya belum lama ini.

Untuk itu Yusuf Wally berharap semua pegawai pemerintahan yang ada di Kabupaten Keerom dapat menyadari dan melihat betapa pentingnya peran serta mereka dalam memajukan pembangunan. Dan melalui kesadaran itu harus diimplementasikan dengan melaksanakan tugas dan melayani masyarakat dengan baik dan sepenuh hati.

Dari pandangan Yusuf Wally yang telah berkecimpung didunia pemerintahan sejak lama, bahwa kedisiplinan pegawai di Kabupaten Keerom masih ada dan banyak yang tidak sesuai dengan aturan. Dicontohkanya dari hal terkecil adalah waktu masuk kerja dan usai waktu kerja tidak sesuai dengan aturan. Dimana Bupati melihat ada segelintir PNS yang baru masuk kantor ketika jam di dinding menunjukkan pukul 11.00 WIT dan pulangnya pun lebih awal dari waktu yang telah ditentukan.

“Yang saya sayangkan dan ini akan menjadi perhatian saya, bus pemda kita kerap kali melanggar aturan waktu pulang. Bel waktu pulang belum bunyi busnya sudah tidak ada ditempat parkiran. Ini salah, para pegawai jangan kira saya tidak memantau, saya orang lama dan hingga pensiun dari pemerintahan, jadi saya tahu trik-triknya,” ungkap Wally.

Senafas dengan komitmennya memajukan Keerom, Wally berjanji kedepan hal-hal tersebut tidak akan terjadi lagi. Dimana pengawasan dan penilaian kinerja aparatur akan diubah dan makin diperketat. Begitu juga dalam pemberian sanksi, Pemerintah Kabupaten Keerom tidak akan segan-segan memberikan tindakan tegas kepada aparatur yang terbukti dan kedapatan melanggar.

“Siapapun dia, mau honor, PNS, klink service sampai kepala dinas harus mematuhi aturan itu. Sat Pol PP kita harus difungsikan untuk pengawasan tindakan tegas itu, karena memang yang saya lihat mereka pun masih cukup lemah,” tegas Bupati Wally membuka sedikit rencananya.

Selain masalah indispliner waktu, Bupati Wally juga akan terus memantau perkembangan dan hasil kerja masing-masing SKPD baik itu dari pimpinan hingga bawahan. Dan untuk hal satu itu, Bupati akan melakukan inspek mendadak ke masing-masing SKPD, sehingga dapat ketahuan kebenaran dari kinerja bawahannya.

“Jangan ada yang dimanipulasi. Saya dengan Pak Wakil Bupati (Muh. Markum, SH) sudah membicarakan panjang lebar persoalan ini dan jalan terbaik adalah tindakan seperti itu (inspek mendadak),” tandasnya.

Diluar itu Bupati berharap kerjasama masyarakat dalam mensukseskan jalannya roda pemerintahan dengan tetap aktif melakukan pemantauan. Terutama dalam memberikan informasi jika memang ada yang merasa dilayani tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme. Karena respon masyarakat seperti itu sangat berguna bagi perkembangan pemerintahan.

Untuk itu Bupati Yusuf Wally menegaskan agar seluruh pegawai pemerintahan di Keerom melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Sebab harus disadari gaji pegawai dibayar dari uang rakyat maka rakyatlah yang harus menjadi tujuan pelayanan pemerintahan. “Yang masih langgar aturan seharusnya malu gaji maupun tunjangan dikasih oleh rakyat, seharusnya kita menjadi pelayan rakyat. Dan ingat ada sanksi tegas bagi aparatur pemerintahan yang melanggar,” tutupnya.

Pemerintah, Adat dan Agama Menjadi Satu

Kabupaten Keerom sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Papua New Guinea sering kali dinilai sebagai miniaturnya bangsa Indonesia, karena terdapat berbagai suku bangsa, agama, dan ras yang tinggal dan mencari penghidupan dan untuk menciptakan roda pembangunan yang maksimal semua element-element itu harus disatupadukan.

Dan nampaknya hal itu sangat dimengerti oleh Pemerintah Kabupaten Keerom saat ini. Bupati Keerom Yusuf Wally, SE,MM mengatakan, tidak mudah membangun Keerom jika pemerintah, adat dan agama tidak sejalan apalagi hingga tidak sehati. Sebab kondisi itu hanya akan menimbulkan konflik dan menurunkan nilai pembangunan. Untuk itu telah menjadi komitmen dirinya untuk mendudukan pemerintahan, adat dan agama didalam satu tungku untuk menjalankan roda pembangunan.

“Kalau kita mau jalan sendiri itu mustahil, bersama-sama itu kunci keberhasilan kita. Jadi semuanya harus duduk bersama dan menjalankan kabupaten ini,” ungkap Bupati.

Rencana Pemerintah Kabupaten Keerom membawa agama dan adat sebagai salah satu mitra membangun bukan sebuah isapan jempol belaka, itu terlihat dari makin terbukanya akses dalam Anggaran Pendapatan Belajan Daerah (APBD) Tahun 2011. Dimana Pemerintah Keerom memberikan bantuan kepada adat agar bisa berjalan secara maksimal dan begitu juga dengan keagamaan.

Menurut Wally pula kunci pembangunan Keerom adalah bagaimana mempertahankan persatuan dan kesatuan yang selama ini terjalin dan melibatkan semua element untuk turut andil. Berkaca dari itu membangun mitra kemasyarakatan sangatlah penting dan itu harus diawali dari adat dan agama.

Untuk itu Bupati Yusuf Wally melahirkan GERBANDA (Gerbang Pembangunan Dua Arah). Dimana pembangunan ini perpaduan antara system modern dan system adat, yang diyakini mampu menghantarkan Keerom mencapai arah kesejahteraan. “Ini penting untuk kita semua agar berjalan beriringan,” tuturnya.

Wally juga mengajak, seluruh masyarakat Keerom, baik yang tua maupun muda, perempuan atau pria dan dengan berbagai suku, agama, budaya dan ras, agar bersatu dalam membangun Kabuaten Keerom yang dicintai, agar menjadi daerah yang besar, beradab dan terkenal baik dimata dunia.

Pencaker Mencapai 2640 Orang

Walaupun masih merupakan sebuah kabupaten yang berumur muda namun nampaknya berbeda jika dilihat dari populasi pencari kerja (pencaker) yang ada di Kabupaten Keerom. Terhitung sejak Januari 2010 ini pencaker di Keerom telah mencapai 2640 orang.

Jumlah itu diperoleh oleh Dinas Tenaga Kerja dan Pemukiman Kabupaten Keerom melalui pengurusan dan dikeluarkannya kartu pencarian kerja atau yang biasa dikenal dengan nama kartu kuning. Dengan total 2640 tersebut nampaknya Kabupaten Keerom akan segera mengambil langkah strategis untuk mengurangi jumlah pencaker, tentu saja dengan membuka berbagai lapangan kerja baik bersifat industri maupun rumahan.

Menurut Wakil Bupati Kabupaten Keerom Muh. Markum, SH, jumlah tersebut sebenarnya cukup fantastis bagi kabupaten yang baru berumur tujuh tahun, namun pihaknya mengindikasikan jumlah pencaker tersebut tidak seratus persen benar-benar pencaker menetap di Keerom. Pasalnya jumlah pencaker di Keerom membludak ketika dibukanya tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan bisa saja pencaker yang mengurus kartu kuning tersebut adalah penduduk menetap diluar Kabupaten Keerom.

“Itu hanya indikasi kami saja, memang cukup sulit melacak hal seperti itu karena yang mengurus kartu kuning pemegang KTP Keerom. Tapi dari jumlah tersebut paling besar berasal dari pencaker berijasah SMA yang kita tahu jumlah lulusan tertinggi disini (Keerom),” ujarnya saat ditemui diruang kerjanya.

Sejalan dengan pengurangan pencaker di Keerom, lanjut Markum, pihaknya saat ini akan kembali lagi menggelar pelatihan bagi pencari kerja dan tenaga kerja untuk meningkatkan kapasitas mereka mencari kerja. Dimana pelatihan itu akan memberikan kiat-kiat khusus serta pengalaman dan pengetahuan untuk menguasai perkembangan teknologi yang sedang berkembang saat ini.

Pesertanya pun, tambahnya, akan dipilih dan diseleksi secara ketat, karena ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi calon peserta, seperti memiliki niat kerja yang besar, daya juang, kegigihan, tekad dan yang utama adalah bagi mereka berdomisili di Keerom.

“Kami juga penah lakukan hal serupa pada tahun 2010 tapi melihat jumlah pencaker yang besar sebaiknya pelatihan dilakukan secara kontinyue beberapa tahun kedepan,” paparnya.

Sebenarnya harapan tersebesar dari pelatihan itu adalah memiliki pencari kerja untuk berhenti mencari kerja. Dimana, dengan ilmu pelatihan yang diterima pencaker mampu membuka sebuah lapangan kerja yang mandiri dan bersing dengan perkembangan jaman sekarang ini. Sehingga ditahun-tahun yang akan datang jumlah pencaker di Keerom akan makin mengurang bahkan bisa saja tidak ada sama sekali.

“Mungkin juga mereka bisa diterima bekerja dengan ilmu yang mereka pelajari. Jadi pada dasarnya pelatihan ini memiliki fungsi yang beragam bagi mereka, terserah mau diimplementasikan bagaimana,” kata Markum.

Untuk itu ia berpesan agar semua pencari kerja tidak selalu bergantung selalu mencari kerja, melainkan sebaiknya berpikir dan berusaha membuka lapangan kerja. Karena Keerom memiliki berbagai peluang dan berpotensial yang mampu dijadikan sebuah pekerjaan yang menjamin masa depan.

Formasi CPNS 2009 dan 2010 Difokuskan ke Distrik

Untuk meningkatkan pembangunan dari kampung, Pemerintah Kabupaten Keerom terus mengambil langkah-langkah strategis untuk mewujudkannya. Salah satunya formasi CPNS tahun 2009 dan tahun 2010 akan difokustugaskan di kantor-kantor distrik. Demi tercapainya kuota aparatur yang ideal dan meningkatkan kinerja distrik.

Perkembangan aparatur dan kinerja distrik menurut Bupati Keerom Yusuf Wally, SE,MM masih perlu mendapatkan perhatian yang serius. Dimana kekurangan pegawai merupakan factor utama dalam lemahnya pelayanan distrik kepada kampung-kampung (masyarakat). Untuk itu solusinya adalah pegawai harus ditambah untuk mendongkrak kondisi tersebut menjadi lebih baik.

“Kita perlu dongkrak kinerja distrik, selama ini mereka sangat lemah dalam menjalankan tugas jadi saya akan tambah pegawai disana dan itu dilakukan untuk formasi 2009 dan 2010,” ujarnya saat ditemui diruang kerjanya.

Dengan meningkatnya kinerja distrik, lanjut Bupati, secara otomatis akan merespon kinerja aparatur di kampung. Sehingga pelayanan dari tingkat kampung, distrik hingga kabupaten dapat berjalan beriringan dalam melayani masyarakat. Dan dengan sendirinya ada suatu perubahan yang dahsyat dalam dunia pemerintahan Keerom. “Kalau hanya tingkat kabupaten saja yang jalan itu tidak akan maksimal, semua harus berjalan, ungkap Wally.

Selain itu, Bupati Wally juga melihat penyebaran jumlah pegawai di Pemerintahan Keerom masih kurang berimbang, dimana terdapat penumpukan pegawai di kabupaten ketimbang dikampung dan distrik. Sehingga terjadi kemandekan professional kerja yang mengakibatkan kemalasan dari sebagai besar pegawai.

Itu terlihat dari terlalu gemuknya SKPD dalam mendapatkan aparatur, ditambah lagi dengan cukup besarnya tenaga kontrak maupun honor. Kondisi itu tentu saja tidak sehat untuk sebuah pemerintahan, selain membebankan anggaran daerah, saling lepas tanggungjawab sering terjadi.

Sejalan dengan itu Bupati Wally menegaskan penertiban dan pembagian apartur kedepan akan diatur secara proposional, sehingga tidak ada lagi SKPD yang mendapatkan lebih banyak maupun lebih sedikit. Dan satu hal lagi yang terpenting pemberian sanksi kepada pegawai yang melanggar akan lebih ditingkatkan.

“Kita harus coba karena ini demi kelangsungkan pemerintahan secara maksimal. Kita bagi aparatur dengan baik biar efisien dan pelayanan juga maksimal,” pungkasnya.

Birokrasi Pemerintahan Diubah

Keerom- Untuk mewujudkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, dalam pemerintahan Yusuf Wally, SE,MM dan Muh. Markum, SH akan merubah kondisi pemerintahan selama ini. Dimana birkorasi tidak akan lagi menumpuk dikabupaten namun disebarluaskan ke tingkat distrik dan kampung. Selain itu perampingan birokrasi juga akan dilakukan.

Berubahnya birokrasi, kata Yusuf Wally tentu saja merubah pula pembagian dana. Dimana pihaknya juga berkomitmen untuk merubah pendanaan yang selama ini dilakukan, yaitu dengan menurunkan dana lebih banyak ke kampung dan distrik. Sehingga dengan dana yang besar diturunkan langsung kepada masyarakat tentu saja diyakini sebagai salah satu solusi mengubah tingkat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

“dimana jika selama ini uang dan birokrasi menumpuk di Kabupaten kedepan tidak akan ada lagi hal seperti itu. Dimana uang dan birokrasi kita sebar dan turunkan langsung kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat bersama-sama menciptakan tarap hidup yang lebih baik,” ujarnya Yusuf Wally saat diwawancarai.

Melepas Ketergantungan di Kantor Bupati

Jika selama ini masyarakat yang ingin mengurus segala sesuatunya harus ke Kantor Bupati, kedepan dengan penyebaran pengawai dan birokrasi yang banyak fungsi diyakini ketergantungan di Kantor Bupati akan terlepas. Dimana masyarakat langsung bisa mengurus segala keperluannya di kantor distrik maupun kampung yang jelas lebih dekat jaraknya dari pemukiman masyarakat.

“Kami mencoba mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, sehingga tidak semuanya harus diurus disini (Kantor Bupati) namun langsung bisa diurus dikampung maupun distrik,” tutur Bupati.